Surat Pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster Kepada Presiden Jokowi Untuk Merevisi Perpres No.51 Tahun 2014, Di Protes WALHI Bali

lilikbadung, 02 Jan 2019,
Share w.App T.Me

DENPASAR-WALHI Bali memprotes Surat Pernyataan Gubernur  Bali Wayan Koster yang mengaku telah mengirim surat pada tanggal 21 Desember 2018 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk merevisi Perpres No 51 Tahun 2014 tak ubahnya sebagai surat misterius dan sebatas informasi publik karena hanya disampaikan secara lisan dan tidak ditunjukkan secara fisik (bukti surat).

Untuk memastikan kebenaran dan keseriusan gubernur terkait surat usulan permohonan revisi Perpres 51/2014,  Senin kemarin (31/12) Walhi Bali melayangkan surat permohonan informasi publik ke Kantor Gubernur Bali. Seperti dibenarkan Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama. "Berita Terkait Koster Pastikan PLTU Celukan Bawang TahapII Tak Lagi Gunakan Batu Bara Koster Minta Manajemen PLTU Celukan Bawang Segera Tinggalkan Batu Bara Dikonfirmasi, Selasa (1/1), Untung menjelaskan bahwa surat Walhi Bali tersebut langsung diserahkan ke kantor gubernur Bali dan diterima oleh staf gubernuran Ketut Suarta.

"Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik dan badan publik wajib memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya keapda pemohon informasi publik." kata Untung Pratama.

“UU Keterbukaan Informasi Publik pada intinya menegaskan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Gubernur Bali sebagai lembaga eksekutif daerah merupakan badan publik,” imbuhnya.

"Jika isi surat tersebut penting diketahui karena isi surat itu membuktikan keseriusan Gubernur Bali Wayan Koster menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebelumnya Gubernur Bali pernah menyatakan tidak mengubah Perpres Nomor 51 Tahun 2014, karena menurut Gubernur Bali apabila Perpres tersebut diubah, maka berdampak pada pesisir lain di Indonesia."tegasnya.

Namun Pada hari Jumat (28/12) 2018 lalu, Gubernur Bali memberikan pernyataan dengan mengatakan telah bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta Presiden merevisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa, dan isi surat yang diberikan kepada Presiden tidak dibuka kepada publik.

“Entah apa yang ada di benak Gubernur Bali Wayan Koster enggan membuka isi surat terkait revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan Teluk Benoa yang dikirimkan untuk Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

“Jika Gubernur Bali memang serius menolak reklamasi Teluk Benoa, maka seharusnya Gubernur Bali membuka isi surat tersebut kepada Publik. Rakyat yang selama lima tahun lebih berjuang untuk menolak reklamasi Teluk Benoa jadi tahu keseriusan Wayan Koster dalam menolak reklamasi Teluk Benoa,” pungkasnya.(GUN)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu